Gejolak di Partai Demokrat, Siapakah Pemenangnya?


Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko, dua purnawirawan TNI yang berada di ujung tombak kisruh Partai Demokrat saat ini (foto: Tribunnews).


Jakarta, NasionalEditor.com - Gejolak di Partai Demokrat terus berlanjut. Masing-masing kubu saling menyerang dan mempertahankan pendapatnya. Gejolak tersebut kian memanas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 – 2025. Kini masalah di internal Partai Demokrat tersebut akan ditentukan pemenangnya ke depan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.


Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara di prakarsai oleh sejumlah kader yang dipecat oleh Partai Demokrat. KLB yang menetapkan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021- 2025 tersebut bertujuan untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum partai sekaligus menghapus majelis tinggi Partai Demokrat, dan mengembalikan keputusan DPP atas pemecatan sejumlah kader yang ada di pusat maupun daerah. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Wakil Ketua Partai Demokrat, Max Sopacua kepada Kompas TV, Jumat (5/3) kemarin.


“Hasil kongres ini sudah mengeluarkan beberapa keputusan. Diantaranya mendemisionerkan kepengurusan yang ada, menghapus majelis tinggi dan mengembalikan keputusan-keputusan DPP terdahulu terhadap pemecatan beberapa kader baik di pusat maupun di daerah,” tuturnya.


Sebagai lanjutan, Max akan bertolak ke Jakarta untuk mendaftarkan kepengurusan yang baru ke Kemenkumham secepatnya.


“Untuk itu hasil dari kongres ini segera setelah selesai, kembali ke Jakarta akan segera di daftarkan ke lembaga terkait ke Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.


Menyikapi hasil KLB tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat kemarin (5/3) menganggap KLB Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional, karena pemilik suara sah tidak hadir dalam KLB tersebut. Ia memastikan surat kuasa yang mengatasnamakan DPC dan DPD tidak sah dan melanggar hukum.


“KLB Deli Serdang adalah I legal dan inkonstitusional, karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Para pemimpin DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum,” tegasnya.


Mantan Mayor tersebut juga menyinggung pernyataan KSP Moeldoko yang sebelumnya mengelak saat di curigai berada dibalik kisruh Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu.

“Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini telah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.” katanya.


Ia meminta negara dan pemerintah menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat.


“Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan illegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat,” demikian tulis AHY melalui akun resmi Instagramnya (6/3).


Merespon kisruh yang terjadi di Partai Demokrat, Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa mengambil tindakan terhadap KLB Partai Demokrat tersebut, karena terjadi di internal partai itu sendiri. Ia mencontohkan, sikap pemerintahan Megawati yang tidak mengambil tindakan, melarang atau mendorong pada saat Matori Abdul Jalil, mengambil PKB dari Gusdur.


“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang. Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan BU Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gusdur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” kata Mahfud di akun Twitternya (6/3).


Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan, Megawati tidak melarang atau mendorong dengan alasan urusan internal partai. Ia menyebutkan sikap yang sama saat terjadi dualisme di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah tidak melarang terbentuknya PKB versi Parung yang di ketuai oleh Gurdur dan versi Ancol yang diketuai oleh Cak Imin.


Ia menambahkan, peristiwa di Deli Serdang, bukan atau minimal belum menjadi masalah legalitas hukum, karena belum ada laporan permintaan legalitas hukum kepada pemerintah. Ia menegaskan pemeintah hanya menangani masalah keamanan bukan legalitas partai.


“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hokum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tutupnya.


Sementara itu, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Ian Siagian, mengatakan pengesahan hasil kongres luar biasa partai politik melalui verifikasi. Jika sesuai AD/ART partai, pemerintah bisa mengesahkannya.


“Bilamana sesuai dengan AD/ART PD, akan disahkan. Semua akan melalui verifikasi,” kata Ian sebagaimana dikutip dari Suara.com, Sabtu (6/03/2021).

63 views0 comments