Menuju NTB Bebas Sampah

Updated: Feb 25


Aksi bersih-bersih oleh sejumlah komunitas peduli lingkungan di kawasan wisata Gili Nanggu


Sejak di programkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 lalu, lewat jargon Zero Waste Province, masalah sampah masih menjadi tantangan kedepan. Pemerintah setidaknya mempunyai tiga tahun lagi untuk merealisasikan NTB sebagai provinsi bebas sampah. Seperti diketahui, pemerintah NTB menargetkan NTB Asri dan Lestari atau bebas sampah pada tahun 2023. Program yang dinilai oleh banyak pihak sebagai program ambisius tersebut harus bisa tercapai sesuai dengan target, jika tidak, anggaran dana yang besar dari pemerintah akan terkesan sia-sia.


Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah NTB, seperti membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat seluas lima hektar. TPA tersebut digunakan untuk menampung sampah dari dua daerah administratif, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Selain itu, pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mengupayakan pengolahan sampah dengan system Refuse Derived Fuel (RDF). Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada saat Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Teknologi RDF untuk 9 Kabupaten/Kota se-Indonesia beberapa waktu lalu bahwa pengolahan sampah dengan sistem RDF ini akan mampu mengolah sampah sampai 100 ton perhari, dengan output menghasilkan 15 ton perhari. Output dari pengolahan sampah tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar PLTU Jeranjang.

Namun demikian, dalam kesempatan lain ia mengingatkan agar tidak mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir saja. Menurutnya, memanfaatkan sampah dari rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memilahnya. Dengan cara tersebut dapat menjadi solusi masalah sampah.

“Mengurangi sampah dari rumah tangga dengan memilahnya untuk dimanfaatkan, efektif menjadi solusi masalah sampah daripada terus mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir sampah,” tegas Wagub saat berdiskusi terkait pengelolaan sampah dengan pemerintah Kota Mataram di Pendopo Wagub, Senin lalu (22/02).


Melalui Dinas LHK, pemerintah NTB juga bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan membangun fasilitas pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan lalat hitam atau Black Soldier Flies (BSF) di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dilokasi pengembangan Lalat hitam tersebut, lalat memakan sampah organik dan menghabiskan empat ton sampah organik dalam sehari. Hasil dari pengurairan sampah tersebut dijadikan pupuk oraganik cair dan padat. Selain dapat mengurangi volume sampah, BSF juga menghasilkan telur yang disebut maggot. Maggot tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan dan unggas.


Selain dari pemerintah, munculnya berbagai komunitas peduli sampah dan lingkungan diantaranya Lombok Care Community dan Lombok Ocean Care turut memberikan harapan akan tercapainya target pemerintah menjadikan NTB Zero Waste Province pada tahun 2023 nanti. Komunitas peduli sampah dan lingkungan tersebut sudah bergerak secara sungguh-sungguh membersihkan sampah di berbagai tempat di NTB. Tidak hanya itu, komunitas tersebut juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

62 views0 comments